Jakarta -Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) menyatakan dia ingin mencabut bahan bakar minyak (BBM)
bersubsidi di ibu kota. Menurutnya, subsidi BBM akan mempersulit kerja
pemerintahan baru.
Ahok sendiri mengemukakan bakal menghapus BBM bersubsidi di Jakarta. Kebijakan tersebut rencananya akan berlaku awal tahun depan.
“Saya enggak tahu apakah bisa mengurangi kemacetan apa tidak. Tapi yang jelas saya yakin sekarang ini kondisinya sudah sangat darurat. Subsidi akan mempersulit pemerintah pusat yang baru nantinya,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (8/8/2014).
Menurut Ahok, pemerintah harus menganggarkan dana ratusan triliun rupiah setiap tahunnya untuk subsidi BBM. "Bahkan realisasinya bisa sampai Rp 500 triliun,” tegasnya.
Namun untuk mengurangi kemacetan, lanjut Ahok, menghapus BBM bersubsidi saja tidak cukup. Harus ada transportasi publik yang memadai sehingga masyarakat bisa beralih dari kendaraan pribadi.
“Seperti di Australia, misalnya, pakai bus tingkat. Makanya kami ingin menyediakan bus umum dengan headway tiap 10 menit. Sehingga orang-orang nantinya bisa menyesuaikan diri dan ubah kebiasaannya. Karena BBM mahal, mau tidak mau mereka harus naik transportasi umum yang disediakan,” jelas istri Veronica Tan itu.
Namun jika pemerintah tidak menyediakan alternatif transportasi, maka kemacetan tidak akan bisa berkurang. “Kita tidak bisa melarang orang untuk beli mobil. Jadi silakan beli mobil dan bayar pajak, saya tidak peduli. Tapi ingat kami akan batasi Anda menggunakan mobil, misalnya dengan menerapkan ERP dan menghapus BBM subdidi,” terangnya.
Ahok sendiri mengemukakan bakal menghapus BBM bersubsidi di Jakarta. Kebijakan tersebut rencananya akan berlaku awal tahun depan.
“Saya enggak tahu apakah bisa mengurangi kemacetan apa tidak. Tapi yang jelas saya yakin sekarang ini kondisinya sudah sangat darurat. Subsidi akan mempersulit pemerintah pusat yang baru nantinya,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (8/8/2014).
Menurut Ahok, pemerintah harus menganggarkan dana ratusan triliun rupiah setiap tahunnya untuk subsidi BBM. "Bahkan realisasinya bisa sampai Rp 500 triliun,” tegasnya.
Namun untuk mengurangi kemacetan, lanjut Ahok, menghapus BBM bersubsidi saja tidak cukup. Harus ada transportasi publik yang memadai sehingga masyarakat bisa beralih dari kendaraan pribadi.
“Seperti di Australia, misalnya, pakai bus tingkat. Makanya kami ingin menyediakan bus umum dengan headway tiap 10 menit. Sehingga orang-orang nantinya bisa menyesuaikan diri dan ubah kebiasaannya. Karena BBM mahal, mau tidak mau mereka harus naik transportasi umum yang disediakan,” jelas istri Veronica Tan itu.
Namun jika pemerintah tidak menyediakan alternatif transportasi, maka kemacetan tidak akan bisa berkurang. “Kita tidak bisa melarang orang untuk beli mobil. Jadi silakan beli mobil dan bayar pajak, saya tidak peduli. Tapi ingat kami akan batasi Anda menggunakan mobil, misalnya dengan menerapkan ERP dan menghapus BBM subdidi,” terangnya.
Source: detik.com
0 comments:
Posting Komentar